KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUBAH NOMOR 2 TAHUN 2019

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA SUBAH

NOMOR  2 TAHUN  2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) 

KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU

TAHUN 2020-2025 MENJADI PERATURAN DESA SUBAH


KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang:bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu di susun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;   bahwa Ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  Tahun 2020-2025;  
Mengingat:Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat  Nomor:  3  Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II  di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);   Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);   Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;   Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;   Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) dan perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 atas Nomor 43 tentang Desa ; dan   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) dan perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 atas Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014  tentang Pedoman Pembangunan Desa;   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016  tentang Badan Permusyawaratan Desa;   Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2018  tentang daftar kewenagan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.      

MEMUTUSKAN :

Menetapkan         :

KESATU              : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa  Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau tentang Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa Subah (RPJM-Desa) Kecamatan Tayan Hilir Tahun 2020-2025 menjadi Peraturan Desa.

KEDUA                :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;.

Ditetapkan di Subah

                                                pada tanggal, 10 Juni 2019

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

                                                L U K A S